1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki wilayah paling luas di dunia, secara geografis terletak diantara 92o – 141o Bujur Timur (BT) 7o 20’ lintang utara (LU) hingga 14o lintang selatan (LS). Luas perairan Indonesia tidak kurang dari 5,8 juta km2
dan memiliki sebanyak 17.480 pulau yang terdiri dari pulau besar dan
pulau kecil dengan panjang garis lebih kurang 95.186 km, yang merupakan
garis pantai tropis terpanjang di dunia setelah Kanada. Indonesia
merupakan bagian dari segi tiga terumbu karang (coral traingle), wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (megadiversity country).
Tingginya keanekaragaman hayati tersebut bukan hanya disebabkan oleh
letak geografis yang sangat strategis, melainkan juga dipengaruhi oleh
faktor seperti variasi iklim musiman, arus atau massa air laut yang
mempengaruhi massa air dari dua samudera, serta keragaman tipe habitat
dan ekosistem yang terdapat didalamnya.
Keanekaragaman
hayati di wilayah pesisir dan laut meliputi kenakearagaman genetik,
spesies dan ekosistem. Pengertian kenakeragaman hayati dan nilai
manfaatnya baik secara ekonomis, sosial, budaya, dan estetika perlu
memperoleh perhatian serius agar strategi pengelolaan keanekaragaman
hayati pesisir dan laut sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Kawasan
konservasi perairan merupakan bagian dari upaya pengelolaan atau
konservasi ekosistem. Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan
konservasi perairan dapat meliputi: kawasan konservasi perairan tawar,
perairan payau atau perairan laut. Kawasan konservasi perairan laut
dikenal sebagai kawasan konservasi laut (KKL).
2. PERMASALAHAN
Permasalahan
dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan dan
kelautan, yang terkait dengan kelestarian sumberdaya hayati laut sebagai
masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perairan
antara lain: (1) pemanfaatan berlebih (over exploitation) terhadap
sumber daya hayati, (2) penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan
yang merusak lingkungan, (3) perubahan dan degradasi fisik habitat, (4)
pencemaran, (5) introduksi spesies asing, (6) konversi kawasan lindung
menjadi peruntukan pembangunan lainnya dan (7) perubahan iklim global
serta bencana alam.
3. TELAAH PERATURAN-PERUNDANGAN TENTANG KONSERVASI DAN SUMBERDAYA IKAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Undang-undang
ini mengatur semua aspek yang berkaitan dengan konservasi, baik ruang
maupun sumber daya alamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Bagian
Penjelasan-nya, bahwa Undang-undang ini bertujuan: “Untuk mengatur
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara
lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin
pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu
kehidupan manusia”. Pasal 1 angka 7: ”Satwa liar adalah semua binatang
yang hidup di darat , dan atau di air, dan atau di udara yang masih
mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara
oleh manusia”. Penjelasan Pasal 1 angka 7: ”Ikan dan ternak tidak
termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam
pengertian satwa”.
Pengertian
konservasi menurut undang-undang ini adalah pengelolaan sumber daya
alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk
menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi
dilakukan melalui kegiatan : (a) perlindungan sistem penyangga
kehidupan ; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 5).
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memuat ketentuan mengenai konservasi di kawasan hutan. Pasal
1 angka 2 undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutan
adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Selanjutnya Pasal 7 menyatakan bahwa hutan konservasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: (a) kawasan hutan
suaka alam, (b) kawasan hutan pelestarian alam, dan (c) taman buru.
Walaupun
ketentuan konservasi ini masih berorientasi daratan namun
prinsip-prinsip pengaturan mengenai konservasi secara analogi
dimungkinkan untuk diterapkan untuk kawasan konservasi di perairan,
khususnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem yang
menjadi habitat satwa langka.
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Sepanjang
berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi sebagai suatu kesatuan
ekosistem, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur
penetapan status hukum kawasan lautnya. Secara khusus undang-undang ini
memberikan wewenang kepada Menteri untuk menetapkan status suatu bagian
laut tertentu sebagai kawasan Suaka Alam Perairan, Taman Nasional
Perairan, Taman Wisata Perairan, atau Suaka Perikanan. Penetapan
status kawasan-kawasan laut tersebut bertujuan untuk melindungi dan
melestarikan sumber-sumber kekayaan alam hayati dan ekosistemnya.
Pasal
7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
menyatakan bahwa: “Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber
daya ikan, Menteri menetapkan: (n) …………………..; (o) rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; (p) …………………..; (q) suaka perikanan; (r) …………………….; (s)…………………….; dan (t) jenis ikan yang dilindungi.” Pasal 7 ayat (5)
: “Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang
masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk
kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau
kelestarian sumber daya ikan dan
/ atau lingkungannya”. Penjelasan Pasal 7 ayat (5) : “Yang dimaksud
dengan “jenis ikan” adalah: Pisces (ikan bersirip); Crustacea (udang,
rajungan, kepiting , dan sebangsanya); Mollusca (kerang, tiram,
cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya); Coelenterata (ubur-ubur dan
sebangsanya); Echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya);
Amphibia (kodok dan sebangsanya); (buaya,
penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya); Mammalia (paus,
lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya); Algae (rumput laut dan
tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan Biota Perairan lainnya
yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas, semuanya
termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi”.
Selanjutnya Pasal
13 ayat (1) menyatakan bahwa: “Dalam rangka pengelolaan sumber daya
ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan
konservasi genetika ikan.” Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menyatakan
bahwa: “Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma
nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian
ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.” Pasal 14 ayat (2): “Setiap
orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya
ikan.”
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal
18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa: “Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan
kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut”. Selanjutnya
Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa kewenangan daerah untuk mengelola
sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum
terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan
kewenangannya oleh Pemerintah; ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;
dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan
Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengertian
Kawasan Suaka Alam menurut peraturan ini adalah: “kawasan dengan ciri
khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga
kehidupan.” Adapun yang dimaksud dengan Kawasan Pelestarian Alam adalah:
“kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan
yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”
Dari
definisi sebagaimana telah dikutip di atas, tampak perbedaan antara
kedua kawasan, yaitu bahwa di dalam Kawasan Pelestarian Alam, baik di
daratan maupun di perairan, dimungkinkan kegiatan pemanfaatan secara
lestari dengan memperhatikan daya dukung ekosistemnya. Selanjutnya, Kawasan Suaka Alam dapat dibedakan menjadi: Cagar Alam dan
Suaka Margasatwa, sedangkan Kawasan Pelestarian Alam dapat dibedakan
menjadi: Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
Nomenklatur
kawasan sebagaimana telah dikutip di atas, secara analogi dapat
dipersamakan dengan pengertian kawasan-kawasan yang termuat di dalam
Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004. Sepanjang menyangkut urusan
kelautan dan perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang untuk
menetapkan perairan tertentu sebagai Kawasan Suaka Alam Perairan, Taman
Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, atau Suaka Perikanan (Pasal 7
ayat (1) dan Penjelasan Pasal 13 ayat (1). Dalam
hal ini Kawasan Suaka Alam Perairan dan Suaka Perikanan identik dengan
Kawasan Suaka Alam sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 Peraturan
Pemerintah ini. Selanjutnya,
pengertian Taman Nasional Perairan dan Taman Wisata Perairan di dalam
Undang-Undang Perikanan identik dengan Kawasan Pelestarian Alam
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 30 Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Pasal
1 butir 8: “Pelaksanaan pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan
satwa merupakan tanggungjawab menteri yang bertanggungjawab di bidang
kehutanan”
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Pasal
1 butir 9 : “Pelaksanaan pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan
satwa liar merupakan tanggungjawab menteri yang bertanggungjawab di
bidang kehutanan”. Pasal 65 ayat (1) : ”Departemen Kehutanan ditetapkan
sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) Konservasi Tumbuhan
dan Satwa Liar”
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Peraturan
Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan
pemerintah ini ndemi kewenangan kepada Menteri (Kelautan dan Perikanan)
untuk menetapkan Kawasan Konservasi Perairan yang terdiri atas taman
nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dan suaka
perikanan (Pasal 8).
Peraturan
Pemerintah ini juga memberi kewenangan kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan untuk menetapkan status perlindungan jenis ikan tertentu
(pasal 24 ayat 1), yang meliputi Jenis ikan yang dilindungi dan Jenis
ikan yang tidak dilindungi (Pasal 23 ayat (1)). Jenis ikan tertentu
dapat ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi, apabila memenuhi
kriteria: (a). terancam punah; (b). langka; (c). daerah penyebaran
terbatas (endemic); (d). adanya penurunan jumlah populasi di alam yang
tajam; dan (e). tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.
Kerjasama Konservasi Internasional. Kerjasama
internasional dalam konservasi sangat diperlukan terutama untuk
mencegah kepunahan atau terancamnya jenis dan ekosistem dari kepunahan
yang disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak
berkelanjutan. Beberapa konvensi internasional terkait dengan konservasi yang mengikat secara hukum diantaranya adalah CITES, Ramsar dan CBD. Indonesia
telah meratifikasi Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Flora and Fauna (CITES) yang ditandatangani di
Washington, D.C. tahun 1973 dan telah berlaku secara efektif sejak tahun
1975. Konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi
dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978. Selanjutnya ketentuan
CITES merupakan kewajiban bersama dalam pelaksanaannya namun harus
didasari oleh peraturan perundang-undangan nasional yang memadahi. Dalam
Article VIII CITES disebutkan bahwa setiap Negara anggota Konvensi
wajib mempunyai legislasi nasional (peraturan perundang-undangan) yang
memadahi untuk pellaksanaan CITES dengan efektif, yang dapat memberikan
mandat kepada setiap negara anggota untuk (1) menunjuk satu atau lebih
Otoritas Pengelola (Management Authorities) yang berkompeten untuk
menerbitkan izin atau sertifikat atas nama Negara Pihak, dan satu atau
lebih Otoritas Keilmuan (Scientific Authorities) untuk memberikan
pendapat/nasihat kepada Otoritas Pengelola; (2) dapat melarang semua
kegiatan yang melanggar ketentuan konvensi terkait dengan jenis-jenis
yang termasuk dalam appendix; (3) dapat menghukum
pelanggaran-pelanggaran tersebut; dan (4) dapat melakukan penyitaan
terhadap specimen yang terlibat di dalam pelanggaran. Keempat
prasyarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh legislasi yang ada, jika
tidak maka CITES dapat memberikan sanksi berupa “isolasi” atau embargo
perdagangan jenis-jenis yang masuk kontrol CITES.
Konvensi
lain yang terkait dengan konservasi adalah Konvensi tentang
Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity (CBD),
yang mengatur tentang konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan yang
berkelanjutan dari keanekaragaman hayati serta pembagian yang adil
terhadap pemanfaatan genetik. Beberapa
keputusan yang sangat terkait diantaranya adalah tentang konservasi
pesisir, pantai dan laut; tentang kawasan dilindungi (protected areas),
dan sebagainya.
Konvensi
lain yang terkait adalah Ramsar, yang memberikan pedoman tentang
pengelolaan dan pemanfaatan yang bijaksana terhadap lahan basah,
termasuk jenis-jenis yang ada di dalamnya.
4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KONSERVASI PERAIRAN
Pengelolaan kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya ikan secara keseluruhan. Konservasi
sumberdaya ikan adalah upaya melindungi melestarikan dan memanfaatkan
sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan
kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Sebagai upaya konservasi wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah melakukan kebijakan antara lain, ditetapkannya target nasional
yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan
Convention on Biological Diversity (CBD) di Brazil tahun 2006, yaitu pencanangan 10 juta ha 2010 Kawasan Konservasi Laut dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Pernyataan Presiden Mengenai Coral Triangle Initiative (CTI) dalam forum APEC Leaders Meeting di Sydney, 2007 yang ditindaklanjuti Senior Official Meeting, 6-7 Desember 2007.
Dukungan kebijakan kebijakan nasional dalam pengembangan kawasan konservasi perairan dibuat
secara menyeluruh dan terpadu serta mempertimbangkan desentralisasi
dalam pelaksanaannya. Kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur
pengelolaan wilayah pesisir semakin kuat dengan diundangkannya
undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terkait dengan sumberdaya ikan,
Undang-undang ini bersinergi dengan berbagai perundangan lain,
diantaranya dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan undang-undang nomor 31 tahun
2004 tentang perikanan. Kaitannya dengan desentralisasi, undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan perekat
hubungan antar beberapa undang-undang sebagai materi muatan dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah. Diberlakukannya UU No.
32 Tahun 2004 tersebut memiliki implikasi terhadap pengelolaan
sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dapat bersifat sinergis, namun
dapat pula bersifat sebaliknya. Implikasi akan bersifat
sinergis, apabila setiap pemerintah dan masyarakat di wilayah otonomi
menyadari arti penting dari pengelolaan suberdaya pesisir secara
berkelanjutan, sehingga pemanfaatan sumberdaya pesisir dilakukan secara
bijaksana dengan menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Implikasi
negatif akan muncul apabila setiap daerah berlomba mengeksploitasi
sumberdaya pesisir tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan
berkelanjutan. Sedangkan Payung kebijakan dalam konservasi sumberdaya ikan, telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan sebagai organik dari UU 31 tahun 2004. Melalui peraturan pemerintah ini diharapkan segala urusan mengenai konservasi sumberdaya ikan dapat terwadahi.
Pertemuan puncak dunia mengenai pembangunan berkelanjutan di Johannesburg pada tahun 2002 mendeklarasikan bahwa ; “Samudera, laut, pulau dan wilayah pantai me-rupakan satu komponen terpadu dan essensial dari ekosistem bumi yang sangat penting bagi ketersediaan pangan global yang aman untuk menjaga kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan ekonomi banyak Negara, terutama di negara-negara berkembang. Memastikan
pembangunan samudera yang berkelanjutan, membutuhkan koordinasi dan
kerjasama yang efektif, termasuk pada tingkat global dan regional,
diantara badan-badan yang ber-kepentingan dan tindakan-tindakan di
segala tingkatan…” (Trevor W dan Eddi H, 2003).
Arah
kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan sumberdaya alam tersebut
menunjukkan prinsip-prinsip yang sangat mendasar dan harmonisasi antara keseimbangan, keselarasan dan keserasian sistem ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Pembangunan yang semata-mata menempatkan sistem dan fungsi ekonomi sebagai prioritas dan mengabaikan fungsi ekologi, sosial dan budaya akan menimbulkan masalah-masalah yang pelik dan konflik sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk membangun dan mengem-bangkan keseimbangan fungsi
eko-logi, ekonomi, sosial dan budaya harus dapat terimplementasikan
dalam berbagai perangkat kebijakan maupun program pemerintahKebijakan
Departemen Kelautan dan Perikanan tertuang dalam visinya, yaitu
Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab bagi
Kesejahteraan Anak Bangsa.
Sebagai
pelaksanaan visi dan misi Departemen Kelautan dan Perikanan, maka
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menetapkan
Visi, yaitu: Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara
optimum dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat
Visi
ini dijabarkan dalam 5 (lima) Misi, antara lain: (1) Memfasilitasi
terwujudnya penataan ruang untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi
pembangunan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, (2)
Memperbaiki sistem pengelolaan pesisir dan lautan untuk mewujudkan
wilayah pesisir dan lautan yang bersih, sehat, produktif dan aman, (3)
Mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan
berbasis masyarakat, (4) Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan
lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan
pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan
genetik, dan (5) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir
dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari nelayan, pembudidaya, pemasar
ikan dan pengolah hasil laut, serta masyarakat pesisir lainnya.
Direktorat
konservasi dan taman nasional laut, sebagai bagian dari direktorat
jenderal kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil yang mengemban misi
Mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya
perlindungan, pelestarian dan
pemanfaatan yang berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik
tersebut, menetapkan strategi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan
dan lingkungannya dengan “Melakukan pengelolaan dan pengembangan
konservasi sumberdaya alam dan lingkungannya, melalui upaya
perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan pada
tingkat ekosistem, jenis dan genetik, dengan mengembangkan kebijakan,
penyusunan/pengembangan pedoman, pengembangan kapasitas sumberdaya
manusia dan kelembagaan, pengembangan pilot project, bimbingan teknis
fasilitasi serta mengembangkan kerjasama nasional dan internasional di
bidang konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya.
Direktorat
Konservasi dan Taman Nasional laut telah menyusun beberapa kebijakan
dan strategi dalam rangka konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya,
antara lain: strategi utama konservasi keanekaragaman hayati laut (grand strategy marine biodiversity conservation), kebijakan dan strategi pengelolaan terumbu karang, strategi utama jejaring kawsan konservasi laut, kebijakan
dan strategi konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya di perairan
daratan, serta berbagai panduan maupun pedoman sebagai pelaksanaan dari
kebijakan dan strategi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pelaksanaan
Konservasi Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya pada Direktorat Konseravsi
dan Taman Nasional Laut bertujuan untuk Mewujudkan konservasi
sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis
dan genetic dalam rangka menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai
serta keanekaragaman sumberdaya ikan (SDI) untuk kesejahteraan
masyarakat. Sedangkan sasarannya adalah: (1) Terwujudnya pengembangan
kawasan konseravsi perairan seluas 3,5 juta hektar; (2) Terlaksananya
pengembangan konservasi jenis dan genetic di tiga wilayah biogeografi,
sebanyak 4 jenis; (3) Terlaksananya rehabilitasi ekosistem sumberdaya
ikan dan lingkungannya di 8 provinsi, 15 kabupaten dan 21 lokasi; (4)
Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) konservasi sumebrdaya ikan,
sebanyak 2 UPT; (5) Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia konservasi sumberdaya ikan sebanyak 250 orang; dan (6) Tersusunnya peraturan, pedoman standar dan norma tentang konservasi sumberdaya ikan sebanyak 18 dokumen. Kegiatan pokok
direktorat konservasi, antara lain: Pengembangan konservasi kawasan
perairan; Pengembangan konservasi jenis dan genetik; Rehabilitasi
sumberdaya ikan dan lingkungannya; dan Pengembangan kelembagaan,
kapasitas sumberdaya manusia dan peraturan
Strategi
pengembangan kawasan konservasi perairan yang dilakukan oleh Departemen
Kelautan dan Perikanan, melalui direktorat konservasi dan taman
nasional laut antara lain : (1) Perluasan kawasan konservasi laut,
dengan target 10 (sepuluh) juta hektar pada tahun 2010 dan 20 (dua
puluh) juta hektar pada tahun 2010; (2) Replikasi kawasan; (3) Kawasan
Representasi; (4) Melakukan pendekatan ilmiah, termasuk : eco-regional,
resilient, and resistant principles; (5) Memantapkan jaringan Global dan
kerjasama dalam pengelolaan KKP; (6) Implementasi kolaborasi
pengelolaan dalam kerjasama antar pemerintah, masyarakat dan organisasi
non pemerintah (LSM); (7) Penguatan pengelolaan KKP melalui program
“Capacity Building”; (8) Pengembangan mekanisme pendanaan, serta
berbagai kegiatan pembinaan dan pemgembangan masyarakat dalam
pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan.
5. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN UNTUK PERIKANAN BERKELANJUTAN
Prinsip
prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem pengelolaan kawasan
konservasi perairan adalah melalui keterpaduan, partisipasi, multi
stakeholders, dengan fokus pada pengelolaan sumberdaya ikan secara
berkelanjutan. Adapun kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan
konservasi perairan, antara lain adalah: Memiliki keterwakilan
ekosistem; Memiliki Kemampuan daya pulih; Memiliki jenis ikan langka,
endemik dan/atau terancam punah; Memiliki keanekaragaman hayati yang
tinggi; Merupakan wilayah ruaya bagi biota perairan; Mengandung resiko
pengulangan; Kondisi biota dan fisik lingkungan perairannya masih alami;
Mengandung aspek sosial, ekonomi regional dan pragmatik serta potensi
biofisik.
Naskah
kebijakan yang dikeluarkan oleh DKP jelas menyebutkan tentang status
perikanan tangkap Indonesia. Dalam kondisi stok perikanan tangkap yang
sudah menipis dan hampir kolaps, tidak saja di Indonesia tetapi juga di
dunia, maka usaha terus-menerus untuk mengembangkan perikanan tangkap
secara tidak terkontrol dan tidak terkelola secara baik jelas merupakan
kebijakan yang kurang tepat. Sebagai gantinya, kita memerlukan suatu
kebijakan yang betul-betul segar untuk memulihkan stok sumberdaya
perikanan (Mous et al 2005). Naskah kebijakan tersebut menyarankan untuk
‘menciptakan, membangun, dan meningkatkan kesadaran dalam usaha untuk
merubah persepsi dan pemikiran masyarakat bahwa sumberdaya laut kita,
terutama perikanan, tidak akan pernah habis’ (PCI, 2001a). Terkait
dengan hal ini, rencana investasi perikanan tangkap di perairan
Indonesia Bagian Timur yang diumumkan baru-baru ini (Jakarta Post, 3
Oktober 2005), serta rencana lainnya tentang intensifikasi usaha
perikanan tangkap sebaiknya dipertimbangkan kembali secara cermat.
Alternatif
pengelolaan perikanan sebagai pelengkap dari pendekatan MSY yang banyak
diterapkan akhir-akhir ini adalah pengelolaan berbasis ekosistem
melalui pembentukan suatu jejaring KKP (Gell & Roberts, 2002;
National Research Council, 2001; Roberts & Hawkins, 2000; Ward,
Heinemann & Evans, 2001). Definisi IUCN (International Union for the
Conservation of Nature and Natural Resources) tentang KKP adalah ‘suatu
wilayah perairan pasang surut bersama badan air di bawahnya dan terkait
dengan flora, fauna, dan penampakan sejarah serta budaya, dilindungi
secara hukum atau cara lain yang efektif, untuk melindungi sebagian atau
seluruh lingkungan di sekitarnya’. Selain fungsinya sebagai alat untuk
konservasi keanekaragaman hayati, KKP juga banyak dinyatakan sebagai
alat pengelolaan perikanan tangkap yang diintegrasikan kedalam
perencanaan pengelolaan pesisir terpadu (Gell & Roberts, 2002;
National Research Council, 2001; Roberts & Hawkins, 2000; Ward,
Heinemann & Evans, 2001).
Sebagai sarana pengelolaan perikanan, kawasan konservasi laut memiliki dua fungsi: (1) Limpahan ikan komoditi pasar dari wilayah perlindungan ke dalam wilayah penangkapan. (2) Ekspor
telur dan larva ikan dari wilayah perlindungan ke wilayah penangkapan
yang dapat meningkatkan kuantitas penangkapan di wilayah penangkapan.
Selain itu, sebagai sarana pengelolaan, kawasan konservasi laut memberikan
manfaat tidak langsung berikut: (1) melindungi habitat yang sangat
penting bagi perkembangbiakan jenis ikan komersial, dan (2) memberikan
tempat berlindung ikan yang tidak dapat diberikan oleh sarana
pengelolaan lainnya sehingga dapat mencegah penurunan secara drastis
persediaan ikan komersial.
Kawasan
konservasi perairan yang terlindungi dengan baik, secara ekologis akan
mengakibatkan beberapa hal berikut terkait dengan perikanan: (1) habitat
yang lebih cocok dan tidak terganggu untuk pemijahan induk; (2)
meningkatnya jumlah stok induk; (3) ukuran (body size)
dari stok induk yang lebih besar; dan (4) larva dan recruit hasil
reproduksi lebih banyak. Sebagai akibatnya, terjadi kepastian dan
keberhasilan pemijahan pada wilayah kawasan konservasi. Keberhasilan
pemijahan di dalam wilayah Kawasan Konservasi perairan dibuktikan
memberikan dampak langsung pada perbaikan stok sumberdaya perikanan di
luar wilayah kawasan konservasi laut (Gell & Robert, 2002; PISCO,
2002). Peran Kawasan Konservasi perairan adalah melalui: (1) ekspor
telur dan larva ke luar wilayah KKP yang menjadi wilayah Fishing Ground
nelayan; (2) kelompok recruit; (3) penambahan stok yang siap ambil di
dalam wilayah penangkapan. Indikator keberhasilan yang bisa dilihat
adalah peningkatan hasil tangkapan nelayan di luar kawasan konservasi setelah beberapa saat setelah dilakukan penerapan KKP secara konsisten. Seberapa
jauh efektivitas Kawasan Konservasi Perairan mampu memenuhi fungsi
(peran) tersebut akan sangat tergantung pada pembatasan yang diterapkan
pada kegiatan perikanan dan jenis pemanfaatan lainnya, model, bentuk
maupun posisi/letak wilayahnya, khususnya ukuran zona/wilayah yang
dijadikan perlindungan (no take area) dibandingkan dengan zona pemanfaatan (penangkapan).
Seberapa
jauh efektivitas kawasan konservasi laut dapat memenuhi keempat fungsi
(peran) tersebut akan sangat tergantung pada pembatasan yang diterapkan
pada kegiatan perikanan dan jenis pemanfaatan lainnya maupun bentuk dan
posisinya, khususnya ukuran wilayah yang dilindungi bila dibandingkan
dengan wilayah penangkapan.
Pembuktian
ilmiah sudah cukup kuat menyatakan bahwa KKP, dengan suatu kawasan
‘larang-ambil’ yang substansial di dalamnya, menyebabkan peningkatan
biomas ikan, ukuran ikan yang lebih besar, dan komposisi spesies yang
lebih alami (27 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins (2000)).
Pembuktian ilmiah sekarang sedang dikembangkan untuk mengetahui manfaat
komersial dari KKP (3 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins
(2000)). Roberts et al., (2001) melaporkan bahwa sebuah jejaring terdiri
dari 5 KKP yang berukuran kecil di St. Lucia diketahui telah
meningkatkan hasil tangkapan nelayan tradisional antara 40 dan 90%,
sementara KKP di Merrit Island National Wildlife Refuge (Florida) telah
meningkatkan persediaan jumlah dan ukuran ikan bagi pemancing
rekreasional di perairan sekitarnya sejak tahun 1970an. Setelah
mempelajari pengaruh KKP terhadap perikanan lobster di Selandia Baru
(Kelly, Scott & MacDiarmid, 2002) bisa disimpulkan bahwa emigrasi
dari lobster ke dalam wilayah penangkapan di sekitarnya menurunkan
kerugian jangka panjang yang akan diderita oleh nelayan lokal dari
hilangnya kesempatan menangkap lobster.
Mekanisme
peningkatan biomas dan ukuran individu ikan-ikan ekonomis penting di
dalam kawasan larang-ambil dapat memberikan manfaat bagi perikanan
komersial di sekitarnya melalui (Roberts & Hawkins, 2000): (1)
spill-over, penyebaran ikan muda dan dewasa dari dalam kawasan
larang-ambil ke wilayah perikanan di sekitarnya, (2) ekspor telur
dan/atau larva yang bersifat planktonik dari wilayah larang-ambil ke
wilayah perikanan di sekitarnya dan (3) mencegah hancurnya perikanan
tangkap secara keseluruhan jika pengelolaan perikanan di luar kawasan
larang-ambil mengalami kegagalan. Selanjutnya, KKP bisa menjadi alat
untuk perlindungan tempat-tempat sensitif, seperti agregasi pemijahan
ikan, khususnya ikan karang (Johannes, 1998).
Box 1. Bukti lapangan tentang dampak KAWASAN KONSERVASI laut
Banyak
contoh tentang dampak dari dibentuknya kawasan konservasi laut, lihat
ulasan yang diberikan oleh Roberts & Hawkins (2000). Berikut beberapa cuplikan tentang dampak wilayah perlindungan laut di wilayah Indo-Pasifik berdasarkan negara.
Indonesia
Biomassa
dan rata-rata ukuran spesies ikan tertentu lebih besar yang berada di
dalam daripada di sekitar wilayah perlindungan kecil di Sulawesi Utara
(Blongko and Kakarotan) (McClanahan et al. 2006).
Papua New Guinea
Biomassa
dan rata-rata ukuran spesies ikan tertentu lebih besar yang berada di
dalam daripada di sekitar wilayah perlindungan yang dikelola secara
tradisional (Muluk and Ahus) (McClanahan et al. 2006)
Pilipina
Biomassa
predator ukuran besar meningkat 8 kali di wilayah perlindungan Apo. Di
wilayah penangkapan, rata-rata kerapatan dan keragaman spesies dari
predator besar juga meningkat (Russ & Alcala 1996, in Roberts &
Hawkins 2000).
Hawaii
Persediaan ikan tercatat 63% lebih banyak di dalam wilayah larangan penangkapan (Grigg, 1994, in Roberts & Hawkins 2000).
Kenya
Persediaan
spesies ikan komersial utama (groupers, snappers, and emperors)
tercatat 10 kali lebih banyak di dalam wilayah yang sepenuhnya
dilindungi di Kisite Marine National Park bila dibandingkan di wilayah
perlindungan Mpunguti di mana penangkapan diizinkan (Watson & Ormond
1994, in Roberts & Hawkins 2000).
Dari
110 spesies yang tercatat di dalam wilayah terumbu karang yang
dilindungi, 52 di antaranya tidak dijumpai di wilayah penangkapan
(McClanahan 1994 in Roberts & Hawkins 2000).
|
Selain
bagi perikanan, kawasan konservasi perairan juga memberikan sumbangan
penting di dalam pengelolaan dan pengembangan wisata alam (eko-wisata),
antara lain dalam hal perlindungan secara lebih baik terhadap habitat
dan ikan (jenis tertentu) membuat wilayah tersebut semakin menarik
sebagai tujuan ekowisata. Status kawasan konservasi perairan dan
publikasi yang dihasilkan biasanya juga akan meningkatkan profil suatu
wilayah sebagai tujuan ekowisata. Selanjutnya, melalui pengelolaan
kawasan konservasi perairan, dampak negatif kegiatan pariwisata dapat
dikendalikan. Di sisi lain, pariwisata sering diharapkan mampu menutup
pembiayaan pengelolaan perikanan dan pemanfaatan lainnya.
Nilai penting kawasan
konservasi bagi kepentingan ekonomi, khususnya dalam pembangunan
perikanan, telah dilakukan berbagai penelitian di beberapa Negara,
antara lain: Peningkatan produksi telur di dalam kawasan konservasi laut
hingga 10 kali lipat, Kelimpahan jumlah ikan di dalam kawasan
konservasi laut hingga 2 sampai 9 kali lipat, Peningkatan ukuran
rata-rata ikan di dalam kawasan konservasi laut antara 33 – 300 %,
Peningkatan keanekaragaman species di dalam kawasan konservasi laut
antara 30 – 50 %, dan Peningkatan hasil tangkapan ikan di luar cagar
alam antara 40 – 90 % (Sumarja, 2002).
Secara
tidak langsung, kawasan konservasi perairan dapat memberikan sumbangan
yang cukup besar bagi perekonomian setempat dengan cara membuat wilayah
tersebut menarik sebagai tujuan ekowisata. Misalnya, di Wakatobi
National Park, Operation Wallacea menawarkan kombinasi riset dan wisata
bawah air, yang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian masyarakat
di pulau Hoga. Di Raja Ampat, setiap
turis yang akan melakukan wisata selam diwajibkan membayar kepada
pemerintah daerah, dan pendapatan ekstra ini mendorong pemerintah daerah
untuk membentuk jaringan Wilayah Perlindungan Laut yang dapat menjaga
kelestarian terumbu karang di Raja Ampat. Banyak pemerintah daerah
lainnya di Indonesia yang berpandangan bahwa pembentukan Wilayah
Perlindungan Laut sebagai langkah awal pengembangan ekowisata.
Biaya
penetapan dan pengelolaan KKP cukup tinggi, namun manfaat yang
didapatkan ternyata jauh lebih tinggi. Sebuah jejaring KKP global dengan
ukuran 20-30% dari luas laut dunia diperkirakan memerlukan biaya $5-19
miliar per tahun, namun akan menghasilkan tangkapan ikan yang
keberlanjutan senilai $ 70-80 miliar setiap tahunnya. Jejaring KKP
tersebut juga diperkirakan memberikan jasa ekosistem setara $ 4,5 – 6,7
juta setiap tahun (Balmford et al. 2004). Total biaya yang dibutuhkan
untuk membuat dan mengelola jejaring KKP ternyata lebih rendah
dibandingkan dengan pembelanjaan subsidi terhadap industri perikanan
yang kita ketahui tidak berkelanjutan, yaitu $15-30 miliar per tahun
(Balmford et al. 2004). Tingginya biaya pengelolaan KKP, namun sepadan
dengan tingginya manfaat yang diperoleh, merupakan justifikasi kuat
untuk segera merumuskan mekanisme dan implementasi secara konsisten dari
suatu sistem pendanaan pengelolaan KKP yang berkelanjutan. ‘Users pay
principles’ perlu diterapkan secara proporsional, adil dan transparan
dalam skema pendanaan tersebut.
6. UPAYA YANG DILAKUKAN – PENGELOLAAN KKP KEDEPAN
Upaya
yang telah dilakukan guna memperoleh manfaat konservasi perairan yang
berkelanjutan sampai akhir tahun 2007 antara lain: telah dicadangkan
kawasan konservasi seluas 8,7 juta hektar, diantaranya merupakan kawasan
konservasi perairan yang diinisiasi oleh Departemen Kelautan dan
Perikanan dan Pemerintah Daerah seluas 3,2 juta hektar yang tersebar di
30 Kabupaten. Selain itu, Inisiasi pembentukan Kawasan Konservasi
Perairan Nasional untuk Perairan Laut Sawu-NTT dan Kepulauan
Anambas-Kepri merupakan embrio pengembangan kawasan konservasi nasional
untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan. Pengelolaan kawasan
konservasi tidak terlepas dari adanya kelembagaan yang kuat, untuk itu
telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Ditjen KP3K yakni: Balai
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (BPSPL), di Padang, Sumatera Barat;
dan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKPPN) di Kupang, NTT.
Sebagai
langkah tindaklanjut dari pencadangan kawasan konservasi perairan yang
dilakukan, maka dilakukan upaya pengelolaan berupa: (1) penyusunan
rencana pengelolaan kawasan, (2) pembentukan kelembagaan pengelola
kawasan dan (3) pendanaan kawasan konservasi perairan. Langkah-langkah
tersebut sebagai perwujudan dalam rangka menjamin ketersediaan
sumberdaya ikan bagi generasi kini dan mendatang.
Dalam
menyusun management plan, diupayakan telah ada rekomendasi upaya
pengelolaan kawasan yang meliputi: (a) Perlindungan habitat dan populasi
biota perairan; (b) Rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan;
(c) Penelitian dan Pengembangan; (d) Pemanfaatan sumberdaya ikan dan
jasa lingkungan; ( e) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat; (f) Pengawasan dan pengendalian; (g) Monitoring
dan Evaluasi; serta (h) Pengembangan Program kerjasama / Jejaring
Konservasi. Selain itu, bentuk kelembagaan dan pengelolaanya juga perlu
direkomendasikan dalam rencana pengelolaan. Yang tidak kalah pentingnya
adalah krekomendasi sarana prasarana yang dibangun beserta pendanaannya.
Sarana prasana yang diperlukan dalam KKP sangat tergantung dari kondisi
masing-masing KKP, seperti misalnya: kantor pengelola, pondok
informasi, pusat informasi, pondok jaga, guest house, papan informasi
kawasan dan sebagainya.
Sesuai
dengan PP 60/2007, KKP yang telah ditetapkan dikelola oleh pemerintah
atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya (Pasal 15 ayat 1 pp
60/2007), Pengelolaan KKP dilakukan oleh satuan unit organisasi
pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 2).
Terdapat beberapa alternative pembentukan kelembagaan pengelolaan KKP,
sedikitnya ada 2 (dua) model Kelembagaan yang dapat dipilih, yaitu: (1)
Unit organisasi pengelola berbasiskan pemerintah dan (2) unit organisasi
berbasis pemerintah dan kolaborasi. Pada umumnya akan lebih baik jika
alternative nomor 2 yang digunakan sebagai pendekatan. Adapun bentuk
lembaganya dapat berupa Bidang atau BLUD, keduanya melalui kemitraan
dengan stakeholder sebagai bentuk kolaborasi. Biasanya disebut dengan
Mitra atau forum yang mampu memperkuat organisasi berupa Bidang maupun
BLUDyang menempel pada lembaga di daerah. Kedepan, masih diperlukan
penyamaan persepsi guna menemukan bventuk kelembagaan yang ideal dalam
pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Pengelolaan
kawasan konservasi perairan tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya
ikan secara keseluruhan. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya
melindungi melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin
keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi
sekarang maupun yang akan datang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan antara lain mengatur tentang konservasi sumber daya
ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan
konservasi genetik. Upaya konservasi sumberdaya ikan pada dasarnya tidak
dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya
secara keseluruhan, mengingat karakteristik sumber daya ikan dan
lingkungannya mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim
global maupun iklim musiman serta aspek-aspek keterkaitan (connectivity)
ekosistem antarwilayah perairan baik lokal, regional. maupun global,
yang kemungkinan melewati batas-batas kedaulatan suatu negara, maka
dalam upaya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya ikan
harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan dukungan bukti-bukti
ilmiah. Dalam rangka konservasi sumberdaya ikan pemerintah Republik
Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Peraturan Pemerintah tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur lebih rinci tentang upaya
pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat ikan termasuk didalamnya
pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai bagian dari konservasi
ekosistem. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga memuat aturan-aturan
untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta
terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan. Terkait dengan upaya
konservasi sumberdaya ikan, secara jelas dalam peraturan pemerintah
nomor 60 tahun 2007 telah menyebutkan bahwa management authority untuk
pengelolaan sumberdaya ikan adalah departemen/kementerian yang
bertanggungjawab di bidang perikanan. Kedepan, melalui Peraturan
Pemerintah ini diharapkan segala urusan mengenai konservasi sumberdaya
ikan termasuk berbagai ekosistem yang terkait di dalamnya dapat terwadahi.
Semoga melalui
pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pengelolaan perikanan yang
berkelanjutan pada akhirnya mampu menjamin kesejahteraan masyarakat
secara lestari.Penulis:
Dermawan A.[2], A. Rusandi[3], D. Sutono[4] dan Suraji[5]
[1] Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional VI di Manado, 27 September 2008
[2] Kasubdit Konservasi Kawasan Perairan dan Taman Nasional Laut, Dit. KTNL – KP3K
[3] Kasie Konservasi Kawasan Perairan Laut, Subdit KKP&TNL, Dit. KTNL – KP3K
[4] Kasie Konservasi Kawasan Perairan Payau dan Tawar, Subdit KKP&TNL, Dit. KTNL – KP3K
Tidak ada komentar:
Posting Komentar